Ia menuturkan, dengan bimtek ini, para PTPS diharapkan dapat memastikan petugas KPPS tidak berganti sesuai SK yang dikeluarkan KPU. Memastikan surat suara dan cadangan sesuai jumlah di dalam DPT dan memastikan penggunaan hak suara sesuai aturan.

“Jadi PTPS juga pastikan penggunaan hak suara sesuai PKPU 25 dan KPT 66. Namun, PTPS dilarang membuat kebijakan, maka ketika ada temuan di lapangan, selama menjalankan tugas tetap berkoordinasi secara berjenjang dengan PKD,” ungkap Rio Febri Fahlevi.

“Nanti kalau ada dugaan pelanggaran di lapangan, PTPS berkoordinasi kepada PKD, PKD langsung teruskan ke Panwascam. Atau PKD bisa koordinasi dengan PPS di lapangan, dilanjutkan dengan Panwascam kepada PPK,” pungkas Rio. (**)

Baca Juga  Telie Gozelie Kembali Maju Dalam Pertarungan Pemilihan DPD RI