Kata Haris, alasan lebih memprioritaskan tenaga teknis tahun ini karena dalam beberapa tahun terakhir lebih fokus ke tenaga pendidikan dan kesehatan.

Sehingga praktis tidak ada formasi untuk tenaga teknis dan penyuluh selama hampir dua tahun terakhir. Pemerintah daerah juga diberikan keleluasaan pemerintah pusat untuk dapat menyelesaikan permasalahan tenaga honorer.

Formasi yang diajukan tersebut juga menjadi upaya Pemkab Bangka Selatan dalam mengatasi permasalah tenaga honorer saat ini. Sementara hingga kini jumlah pegawai di pemerintah setempat sebanyak 2.937 orang berstatus ASN serta 2.686 orang tenaga non-ASN.

Kekosongan juga di sejumlah PD di bidang teknis, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Inspektorat membutuhkan sebagian besar ASN. Karena ada beberapa jabatan yang tidak bisa diisi oleh PPPK.

Baca Juga  Ciptakan Situasi Kondusif di Masa Kampanye, Polres Basel Gencar Patroli Objek Vital

“Usulan penambahan pegawai tersebut telah diperhitungkan secara matang. Terlebih sesuai dengan analisis jabatan (Anjab-Red) dan analisis beban kerja (ABK-Red) di seluruh perangkat daerah yang ada,” ucapnya.

Kendati demikian kata Haris, pihaknya belum dapat memastikan kapan proses rekruitmen akan berlangsung. Akan tetapi, pihaknya memperkirakan proses tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Utamanya setelah proses pemberkasan hingga penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) rekrutmen pada CASN tahun 2023 lalu.

“Kita masih menunggu pemerintah pusat untuk pelaksanaan seleksi. Namun kami menghimbau para peserta untuk segera bersiap-siap,” tutup Haris.