“Oleh karena itu, solusi untuk hal ini ada pembebasan lahan disiapkan oleh pusat atau daerah yang diberikan mandatory (Pemprov/Pemkab Bangka Tengah-red) untuk pembebasan lahan, paralel pula dengan dukungan anggarannya,” ungkapnya.

Dia juga menerangkan, umumnya pertumbuhan serta perkembangan Kampung Nelayan belum didukung pemenuhan prasarana permukiman, sehingga mengarahkan pada lingkungan yang identik dengan kekumuhan.

“Nelayan cenderung menetap di lokasi yang mendekati kawasan sungai atau pantai, yang secara tata ruang memang bukan kawasan pemukiman untuk mendukung aktivitas mata pencahariannya,” jelas Safrizal.

Untuk menuju PSU teritegritas plus, pihaknya menilai penanganan kumuh di Kawasan Kampung Nelayan tidak bisa dilakukan secara parsial tapi harus melalui perencanaan menyeluruh dan terintegrasi, termasuk pertimbangan terkait pengaturan sistem sungai yang mungkin tidak terdapat di kawasan kumuh perkotaan pada umumnya.

Baca Juga  Hadir di Silaturahmi Nasional ISBA Jogjakarta IV, Begini Pesan Pj Gubernur

“Kebijakan hulu-hilir perlu diterapkan termasuk mempersiapkan kawasan yang layak huni dan mendukung aktivitas melaut, termasuk terobosan inovasi pembangunan waterfront park, sebagai elemen ungkit daya tarik wisata baru yang turut menggerakkan sektor ekonomi masyarakat,” pungkas Safrizal. (**)