Senada, salah satu pekerja perempuan terdampak PHK, Inem mengaku pusing, karena tidak lagi bisa bekerja, padahal biaya sekolah anak harus dibayarkan.

“Sekarang ini anak saya 4, mau sekolah, sudah masuk ajaran baru, malah di PHK, saya mau kerja lagi, buka lagi CV MAl, tolong bantu kami,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang tetap tertib dalam menyampaikan aspirasinya.

“Kita berharap perusahaan ini bisa berjalan kembali, tentu saya akan kembali berdiskusi dengan Gubernur, sesudah ini saya hubungi, kalau bisa Senin kita ketemu guna mencari solusi terbaik,” tuturnya.

“Saya juga berupaya, tidak tinggal diam, cuma tidak saya ekspos, sudah saya temui owner perwakilannya dan menghubungi kuasa hukumnya, kurang lebih Rp12 Milyar dalam satu minggu untuk biaya operasional perusahaan ini,” tambahnya.

Baca Juga  Dukung Penertiban Tambang Ilegal di Lubuk Besar, Algafry Minta Pemprov Segera Tetapkan WPR dan IPR

Menurut Algafry, jikapun ada PHK, maka mekanisme setelah PHK ini harus dibicarakan antara perusahaan dengan pekerja dan pemerintah.

“Kita juga belum menerima surat PHK secara resmi, kalau secara lisan memang ada tembusan ke saya, bahwa ada rencana PHK, tapi yang namanya PHK bukan seperti itu, prosesnya banyak, mulai dari surat masuk, kesepakatan dengan pegawai dan pemerintah,” pungkasnya.