Ia memaparkan gambaran implementasi JKN, analisa terhadap kecukupan anggaran dan sustainibilitas finansial kepada para peserta.

“Implementasi JKN, kita sampaikan karena komitmen Pemda sudah sangat baik, hampir tidak ada piutang iuran pemda di tahun lalu. Artinya pemda sudah berkomitmen tinggi dalam pembayaran iuran JKN meski kita harus ingatkan terus,” ujarnya.

Aswalmi juga mengapresiasi pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung ini karena menjadi provinsi pertama di Kedeputian Wilayah III yang telah 100% melakukan rekon rampung atas perhitungan 5 komponen gaji dari tahun 2020 hingga 2023, dan begitupun di Tahun 2024 seluruh Pemda telah melakukan perhitungan 5 komponen penting.

Salah satu faktor penting agar Program JKN tetap bertahan (sustain) dalam melayani masyarakat dengan mutu layanan Kesehatan yang terbaik, adalah keberlangsungan finansial atas penerimaan iuran.

Baca Juga  Lima Jari Pemuda di Pangkalpinang Putus Ditebas Orang Tak Dikenal

Iuran yang dibayarkan oleh masing-masing peserta, baik Iuran Wajib dari Pemerintah Daerah, Badan Usaha, PBPU Pemda beserta Bantuan Iuran, PBPU Mandiri beserta Bantuan Iurannya menjadi penentu dalam memenuhi biaya-biaya klaim pelayanan Kesehatan atas layanan yang telah diterima oleh peserta.

“Kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas kerja sama yang terjalin baik selama ini sehingga proses penyetoran iuran jaminan kesehatan, khususnya segmen Iuran Wajib Pemda (4%), PNS-Daerah (1%), Kontribusi Iuran, PBPU Pemda, Bantuan Iuran PBPU Pemda, PPNPN dan KP Desa dapat berjalan dengan baik dan lancar,” tutupnya.**