Senada dengan Presiden ketua DPRD Provinsi Kepulauan Babel Herman Suhadi mengatakan bahwa pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara adalah tanggung jawab bersama dan dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan kemajuan daerah.

“Beberapa waktu lalu kita (Pemprov Babel) juga mendapatkan WTP. Tentu ini langkah dan komitmen yang baik dari Pemprov dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangan negara,” ujarnya usai kegiatan.

“Kedepan kita (pemprov) harus bisa mempertahankan ini (WTP) kembali dan memperbaiki beberapa hal yang menjadi perhatian BPK, sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa kita raih bersama,” tutupnya.*

Baca Juga  Kejagung Periksa 2 Adik Ipar Tersangka Harvei Moeis Terkait Tipikor Komoditas Timah