Beberapa perwakilan dari Fakultas teknik dan Fakultas Pertanian juga meminta penegasan kembali terkait Peraturan daerah (Perda) tentang reklamasi pasca tambang yang hingga saat ini belum selesai.

Selain itu mereka juga meminta permasalahan HTI oleh PT BRS di Bangka Barat bisa dihentikan. Dan poin terakhir para mahasiswa meminta transparansi dari kinerja KPU dan Bawaslu agar diketahui masyarakat secara transparan.

“Poin tuntutan utama kami ingin DPRD bersama mengawal Keputusan MK yang sudah ada di pusat, jangan sampai ada perubahan lagi. Kami juga minta DPRD Babel mendesak DPR RI agar segera mengesahkan RUU perampasan aset yang berkaitan dengan permasalahan tipikor timah Rp300 triliun itu agar bisa menjadi solusi bagi kita semua,” terangnya.

Baca Juga  Apel Perdana Awal Tahun, Kapolda Babel Ingatkan Netralitas Polri di Pemilu 2024

Noufal berharap pimpinan dan anggota DPRD Babel dapat menerima dan segera menindaklanjuti semua aspirasi dan poin tuntutan yang disampaikan ratusan mahasiswa ini.

“Kita harap semua poin tuntutan ini segera ditindaklanjuti agar kami tidak lagi perlu masukan aksi unjuk rasa ini,” ujarnya.*