“Kemudian, reklamasi harga mati tuk tebus dosa ekologis, lahan bekas tambang menjadi area pertanian, menanti keadilan ekologis dari palu hakim dan keluar dari cengkeraman state capture curruption,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti dalam konteks keamanan nasional yang dikelilingi oleh mafia pertambangan, kemudian terkait pertambangan ilegal yang dipelihara oleh oknum-oknum berjubah aparat.

“Saat ini, pemimpin kita dihadapkan oleh tantangan monumental untuk menghapus rezim beking oknum TNI-Polri, di mana para aparat berperan ganda sebagai pelindung sekaligus pelaku kejahatan tambang ilegal,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hinca yang sudah mau datang ke Bangka Tengah dan menggelar bedah buku ‘Save Babel’.

Baca Juga  Kisah Al Kahfi: Kepala SDN 4 Namang yang Nyambi Jualan Bakso Keliling

“Mari kita sikapi permasalahan timah di Bangka Tengah dengan bijak, contohnya tambang liar di Merbuk, Pungguk dan Kenari, yang hingga saat ini izin pertambangan rakyat atau IPR nya belum ada, saya sudah berjuang untuk izin ini, agar rakyat tidak diuber-uber, namun izinnya belum kunjung keluar,” imbuhnya.