“Pekerjaan yang sifatnya umum bisa dikerjakan oleh yang tidak punya kekhususan. Seharusnya kita hemat dengan pegawai yang ada saja, karena jika kita masukkan sesuai dengan kebutuhan, akan ada anggaran yang bisa kita gunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan sibuk menggaji personil kita,” terang Haris.

Haris menambahkan, banyaknya tenaga honorer bidang administrasi umum ini membuat APBD Pemkab Bangka menghabiskan Rp2,3 miliar setiap bulannya untuk membayar gaji para honorer tersebut.

“Bidang administrasi umum saja Rp2,3 miliar setiap bulan kita habiskan untuk membayar honorer bidang itu. Jika APBD tahun depan gagal bayar satu tahun saja maka dampaknya 2 tahun,” ujarnya.

Menurut Haris hal ini menjadi perhatian serius bagi dirinya sebagai Pj Bupati Bangka, bagaimana mencari jalan keluar untuk persoalan ini dengan skema yang tepat dan akan dibahas bersama TAPD dan semua OPD yang ada di lingkup Pemkab Bangka.

Baca Juga  Asep: Harga Bahan Pokok di Bangka Stabil Jelang Idul Fitri

“Ini jadi perhatian serius, bagaimana kita mencari jalan keluar sehingga kita tidak ada lagi utang di 2025. Kita harus menyiapkan skema untuk belanja pegawai yang terlalu besar ini,” tutup Haris.*