Beriga Bukan hanya Persoalan Ekonomi, tetapi Juga Laut Masyarakat Adat
Oleh karena itu Walhi Bangka Belitung mewakili semua warga Bangka Belitung umumnya dan warga Desa Beriga khususnya ikut melakukan aksi damai di PT Timah Tbk dan Kantor Gubernur Bangka Belitung.
“Hari ini masyarakat sangat kecewa karena jajaran Direksi PT Timah mengabaikan aksi warga. Padahal selama ini masyarakat komit menolak tambang dan harusnya PT Timah memikirkan dan melihat itu sebagai komponen penting dalam menetapkan kebijakan pertambangan,” ujarnya.
Karena kecewa dengan sikap dari jajaran direksi PT Timah Tbk, ribuan warga dan nelayan Desa Beriga melakukan unjuk rasa juga di pintu utama kantor Gubernur Bangka Belitung untuk menuntut PT Timah agar setop beraktivitas di Laut Beriga.
Walhi juga meminta Kementerian ESDM RI mencabut izin usaha penambangan PT Timah di laut tersebut karena memang tidak sesuai keinginan masyarakat Bangka Belitung.
“Sesuai kehendak warga, kita akan bermalam di kantor gubernur ini untuk menunggu bertemu Pak Pj Gubenur. Jika sudah bertemu beliau kita akan minta Pak Pj Gubernur menetapkan nota kesepahaman antar masyarakat dengan Pj Gubernur yang disaksikan juga oleh perwakilan pimpinan DPRD Babel,” ujarnya.
Nota kesepahaman yang akan diajukan ratusan warga dan nelayan yakni, menuntut PT Timah Tbk dan menolak semua aktivitas pertambangan di Laut Beriga, mencabut izin usaha penambangan PT Timah dan meminta kementerian ESDM RI menetapkan pola ruang laut di Beriga menjadi zero tambang.*