“Saya tidak bisa mengatakan IUP itu bisa dicabut atau tidak karena memang ada mekanismenya dan saya juga belum melihat detail prosedurnya karena memang wewenang kementrian ESDM, jadi Saya hanya minta ESDM melihat kembali apakah perizinan-periznlinan itu sudah update atau belum,” tutup Pj Sugito.

Sebelumnya, Ribuan warga nelayan Desa Beriga bersama ratusan mahasiswa dan Walhi Bangka Belitung menggelar unjuk rasa di gerbang utama Kantor PT Timah Tbk dan Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Ribuan massa ini menolak rencana pertambangan yang akan dilanjutkan oleh PT Timah Tbk di laut Desa Beriga Bangka tengah.

“Mata pencaharian warga desa itu bergantung pada ekosistem pesisir. Mereka nelayan, perempuan nelayan, pencari ikan, kerang dan pencari ketam yang hidupnya bergantung memanfaatkan bakau dan semua ekosistem pesisir laut Beriga,” kata Direktur Walhi Bangka Belitung, Ahmad Subhan Hafiz yang melakukan orasi di gerbang utama kantor PT Timah Tbk, Senin (28/10/2024).

Baca Juga  Pj Gubernur Suganda Pastikan Stok Beras di Belitung Aman Hingga Akhir Tahun

“Semua aktivitas penambang timah itu meninggalkan limbah bekas tambang di pesisir laut hampir sampai terbawa 7-8 mil,” ujarnya.

“Dan sampai hari ini terumbu karang kita secara masif sudah rusak dan tidak lagi memiliki fungsi ekologi akibat pertambangan timah di pesisir laut itu,” katanya.