Tenaga honorer di Pemkab Bateng tidak semuanya direkrut menjadi PPPK atau ASN, sehingga masih tersisa ribuan orang.

Namun, Pemkab dan DPRD Bateng tetap menganggarkan gaji tenaga honorer ke dalam rencana belanja di tahun 2025, karena para pegawai tersebut tidak diberhentikan.

“Defisit ini akan kami rasionalisasi di pembahasan RAPBD. Kami bahas dan rasionalisasi sampai defisitnya menjadi nol,” tuturnya.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 dinilai tidak memungkinkan lagi ditingkatkan guna menutupi defisit anggaran di tahun 2025.

Sehingga solusi yang bisa ditawarkan oleh legislatif kepada pemerintah daerah guna mengurangi defisit adalah dengan cara mengurangi belanja.

“Dari pemeliharaan, semuanya dikurangi sedikit-sedikit, termasuk perjalanan dinas. Dikurangi bukan dihabiskan,” imbuhnya.

Baca Juga  758 Pendaftar CPNS di Bangka Tengah Tidak Lolos Administrasi