“Misalnya NIB, dengan adanya NIB ini pengembangan usaha mereka akan terbantukan. Kami ingin benar-benar agar pelaku usaha ini terdaftar usahanya. Kita naikkan kelas mereka menjadi pelaku usaha yang percaya diri dengan usahanya, dan kita lindungi kelembagaan usahanya,” ujarnya.

Akan terdapat efek domino yang akan didapatkan dari program “Kunjung UMKM” ini. Dari sisi pelaku, pengembangan usaha akan lebih mudah, baik sebagai penunjang penerbitan sertifikat halal, sehingga memperkuat kepercayaan konsumen terhadap usahanya, kemudahan dalam akses perbankan, hingga membuka peluang penyerapan tenaga kerja.

“Jika pelaku usaha berkembang lebih baik lagi dengan adanya NIB, dan sertifikat halal, harapannya pun mereka lebih banyak menyerap tenaga kerja. Kemudian angka pengangguran menurun, jika tidak ada pengangguran otomatis kesejahteraan masyarakat lebih meningkat,” ungkapnya.

Baca Juga  Pj Wako Budi Utama Resmikan Gedung Baru Puskesmas Air Itam

Dengan berkembangnya dunia UMKM di Pangkalpinang, juga menyupport Pemkot Pangkalpinang dalam memangkas angka pengangguran, menekan inflasi, serta diyakini pula akan berdampak pada peningkatan pendapatan dari sektor pajak, dan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

“Jika UMKM ini meningkat otomatis pula kemampuan untuk membayar pajak, retribusi dan lain-lain yang menjadi sumber pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Jadi, semuanya akan menjadi siklus, ekosistem yang saling berkesinambungan,” ungkap Yuniar.

Inovasi ini merupakan upaya nyata yang dilakukan Pj Wali Kota Budi Utama dalam menyukseskan peningkatan pendapatan daerah melalui Gerakan Bangkit Pendapatan Asli Daerah (Gerbang PAD). Ia juga aktif menjalin kerja sama dengan eksekutif, legislatif, swasta, masyarakat, seluruh stakeholders dan mitra terkait mewujudkan pembangunan di Kota Pangkalpinang.

Baca Juga  Bong Ming-Ming, Calon Wabup Termiskin di Babel, Tak Punya Harta, Malah Utang Rp171 Juta

“Pemerintah harus terus berinovasi menciptakan strategi dalam peningkatan PAD, sehingga pembangunan di Kota Pangkalpinang tidak hanya mengharapkan biaya dari APBD yang sangat terbatas ini. Maka, dibutuhkan dukungan pembiayaan alternatif lain yang lebih kreatif, dan kolaboratif,” ujarnya