Yang bertujuan untuk memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Kiki (28), salah seorang warga menilai, perlu ada reformasi besar-besaran dalam pengawasan pelabuhan. Termasuk penguatan sistem teknologi dan pengawasan independen.

“Jika dibiarkan, lemahnya pengawasan ini tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga mencoreng citra institusi terkait. Kejelasan dan ketegasan dari pihak berwenang sangat dinantikan masyarakat,” ungkap Kiki, Minggu (15/12/2024) siang.

Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Bangka Barat, Juswardi turut angkat bicara terkait kasus penyelundupan balok timah tersebut.

“Untuk pengecekan barang itu kewenangan ASDP, mereka yang harusnya mengecek barang itu apa. Seharusnya pelabuhan itu memiliki sistem keamanan seperti X-ray, untuk mendeteksi barang. Nanti itu untuk mendukung manifes muatan kendaraan,” katanya.

Baca Juga  Tak Mau Kapal Lambat Sandar, BPTD Babel Susun Skema Terbaru di Tanjung Kalian

Juswardi menambahkan, pihaknya bakal berkoordinasi dengan ASDP untuk meninjau kembali sistem pengawasan agar kejadian penyelundupan ini tidak kembali terjadi.

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih melakukan konfirmasi ke sejumlah pihak termasuk ke ASDP Cabang Bangka, terkait kasus penyelundupan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Kalian.