Hasil yang dimaksud, kata DW, sapaan akrabnya yaitu untuk Tenaga Teknis Pendidikan, Satpol PP dan honorer lain yang minimnya ketersediaan formasi saat tes PPPK. Bahkan belum berkesempatan lulus maka telah diberikan solusi dan tetap terakomodir.

“Iya mereka tetap diakomodir sebagai PPPK dengan sistem paruh waktu dan tetap mendapatkan NIP. Mereka masih tetap bisa melanjutkan pengabdiannya di Babar sembari melihat kemampuan keuangan daerah untuk mengangkat mereka jadi PPPK full time,” katanya.

“Dan apabila nantinya kemampuan keuangan daerah dirasa telah mampu, berpeluang untuk diangkat menjadi PPPK full time. Tentunya berdasarkan mekanisme yang saat ini sedang digodok melalui PP dan akan terbit bulan ini juga,” tambah dia.

Baca Juga  Disdukcapil Babar Sebut Sekitar 1.400 Pemilih Pemula Telah Rekam e-KTP

DW yang menjabat sebagai Ketua DPD II Golkar Bangka Barat ini menerangkan seperti yang diketahui sebelumnya tahun 2024 di Babar masih tersisa 1.127 orang. Yang terdata berdasarkan usulan Pemkab Babar ke BKN untuk pengangkatan honorer menjadi PPPK.

Akan tetapi, beberapa bulan yang lalu BKPSDM Bangka Barat hanya mengusulkan 100 orang formasi ke Kemenpan RB RI untuk dapat diangkat akhir 2024 ini. Sehingga saat ini tersisa hanya 1.027 orang yang terdata belum dapat diangkat sebagai PPPK.

“Nah 100 orang untuk formasi ini kami kroscek bukan kewenangan Kemenpan menentukannya. Tapi memang usulan dari kepala daerah, mengingat dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dikhawatirkan tidak mencukupi jika harus akomodir 1.127 orang itu,” jelasnya.

Baca Juga  Arsul Sebut Almarhumah Sarina Telah Laksanakan Seluruh Rangkaian Ibadah Haji