Kajari Beltim Rita Susanti menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam tata kelola pertambangan timah.

“Kami mengharapkan PT. Timah lebih transparan dalam menetapkan persyaratan kerja sama sehingga mekanisme kemitraan dengan masyarakat dapat berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, diperlukan regulasi yang mengikat antara PT. Timah dan koperasi guna memastikan pengelolaan pertambangan yang adil serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Rita Susanti.

Rapat ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama, yaitu PT. Timah harus lebih transparan dalam menentukan lokasi tambang yang dapat dikerjasamakan, Forkopimda akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk memastikan pengelolaan yang adil dan berkelanjutan dalam sektor penambangan komoditas timah.

Baca Juga  Lucu, Empat Bocah di Beltim Kabur saat hendak Disunat

Selain itu, masyarakat lokal diharapkan dapat lebih diberdayakan dalam sektor pertambangan dan sistem blok yang diterapkan harus menghindari praktik monopoli.

Sementara itu, Bupati Beltim Burhanudin mengapresiasi terselenggaranya rakor ini, karena rakor ini sangat penting sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Beltim.

“Rakor ini terkait tambang timah yang membahas tata kelola timah di Beltim. Hal ini agar penambangan rakyat yang ada di Beltim bisa ditata dan diatur sebaik-baiknya sehingga bisa meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat,” kata Burhanudin. (ver)