Pemprov Babel-PT Timah Teken MoU Kerja Sama, Pj Gubernur: Hak-Hak Masyarakat Harus Terlindungi

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi, sinkronisasi, mediasi, dan advokasi demi tercapainya solusi yang berkeadilan,” terangnya.

Pemprov Babel juga mengapresiasikan langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang telah mengambil inisiatif untuk menyelam agar masalah secara mendalam, dan mencari titik temu antar berbagai kepentingan.

“Hal ini adalah wujud nyata dari upaya kita bersama untuk menciptakan harmoni antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan,” jelasnya.

Dirinya juga menegaskan, prinsip transparansi, inklusivitas, dan berkelajutan harus dijunjung tinggi. Transparansi berarti setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada data yang akurat, dan terbuka untuk semua. Inklusivitas berarti semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, perusahaan, dan pemerintah harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Lalu keberlanjutan, berarti solusi yang dihasilkan tidak hanya mengatasi masalah saat ini, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi sosial, dan lingkungan untuk generasi mendatang.

“Momentum ini adalah kesempatan bagi kita menunjukkan bahwa dengan musyawarah, dan mufakat, kita dapat menemukan jalan keluar dari isu, dan persoalan yang kompleks. Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga harmoni kehidupan di Babel. Harapan kita bersama penandatanganan MoU kerja sama kemitraan, dan penandatanganan pakta integritas ini dapat memberikan rekomendasi yang seimbang, dan memberikan solusi terbaik yang tidak hanya meminimalkan dampak negatif, dan kegiatan pertambangan, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam kehidupan agar damai, dan sejahtera,” katanya.