Jika mereka lalai atau menyalahgunakan jabatan, mereka bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Misalnya, jika sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan karena keputusan bisnis yang sembrono, direksi bisa diminta pertanggungjawaban. Begitu juga dengan komisaris yang tidak menjalankan tugas pengawasannya dengan baik.

Meski demikian, dalam dunia bisnis, tidak semua keputusan bisa berjalan sesuai rencana. Ada risiko yang harus diambil, dan tidak semua kegagalan bisa dianggap sebagai kesalahan hukum.

Oleh karena itu, konsep Business Judgement Rule penting untuk melindungi direksi dari kriminalisasi selama keputusan yang mereka ambil didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan tidak ada niat buruk.

Di sisi lain, pengawasan tetap harus diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Kasus-kasus seperti manipulasi laporan keuangan, korupsi, atau pengambilan keputusan yang hanya menguntungkan segelintir pihak harus dicegah agar perusahaan tetap sehat dan berjalan dengan baik.

Baca Juga  Lepas Sambut Direksi PT Timah Tbk, Sinergi untuk Memajukan Perusahaan

Pada akhirnya, tanggung jawab hukum direksi dan komisaris bukan sekadar aturan tertulis, tetapi sebuah prinsip yang memastikan bahwa perusahaan dikelola secara profesional dan transparan.

Dengan keseimbangan antara fleksibilitas dalam mengambil keputusan dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, sebuah perusahaan bisa berkembang tanpa mengorbankan kepercayaan para pemegang saham dan pihak lainnya.

Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung