Oleh: Heri Suheri, CIJ., CPW., CA-HNR., CFLS.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan momen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan arah pemerintahan dan memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili aspirasi mereka.

Pada tanggal 27 Agustus tahun 2025, Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang akan menggelar Pilkada ulang (Pasca kemenangan kotak kosong pada pilkada serentak tahun 2024).

Rangkaian pemilihan ini diharapkan dapat membawa perubahan dan perbaikan yang nyata dalam roda pemerintahan, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan publik dan transparansi.

Salah satu harapan utama masyarakat dalam Pilkada ini adalah terpilihnya pemimpin yang berkualitas, memiliki integritas, dan mampu memenuhi harapan serta aspirasi rakyat.

Masyarakat tidak hanya mencari pemimpin dengan visi dan misi yang jelas tetapi juga menuntut calon pemimpin yang mempunyai rekam jejak baik dalam pelayanan publik.

Keberhasilan pengelolaan pemerintahan sangat bergantung pada kualitas pemimpin yang terpilih, sehingga Pilkada ini menjadi penting untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi daerah tersebut.

Namun, selain memilih pemimpin yang tepat, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah adalah hal yang krusial. Kepercayaan ini bisa dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi dalam setiap aspek proses pemilihan.

Akuntabilitas para calon pemimpin harus menjadi fokus utama, masyarakat ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam Pilkada tidak hanya adil tetapi juga terbuka untuk pengawasan publik.

Semua, baik kandidat maupun para pihak terkait, senantiasa menjunjung tinggi dan berpedoman pada sikap transparan dan jujur dalam setiap tahap Pilkada untuk menciptakan proses yang kredibel.

Lebih jauh lagi, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan sangat diharapkan agar meningkat. Untuk mencapainya, edukasi mengenai pentingnya memilih dan berpartisipasi dalam Pilkada harus diperkuat.

Di era demokrasi ini, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sangatlah penting. Namun, tidak cukup hanya dengan hadir di tempat pemungutan suara, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang cukup mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih.