“Jika persoalan ini tidak kita minimalisir, maka kita khawatir usia produktif yang sedemikian besar pada kurun waktu tersebut akan menjadi beban bagi daerah. Oleh karena itu, kita harus mulai kegiatan ini, agar angka kemiskinan di Bangka Tengah bisa kita kurangi,” terang Joko.

Dikatakan Joko, hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data sasaran yang valid, karena data menjadi dasar utama untuk kita melaksanakan program agar lebih tepat sasaran.

Berdasarkan Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTSEN telah menetapkan DTSEN sebagai basis data dan acuan utama yang digunakan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam menetapkan pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan sosial, yang merupakan hasil kerja sama antara Kemensos dan BPS.

Baca Juga  Panwascam Bateng Diingatkan Fokus Awasi Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih

“Data hasil verifikasi dan validasi (verval) DTSEN yang dilakukan oleh BPS bersama Dinsos-PMD Bateng yang saya terima per 1 April 2025, saat ini ada sebanyak 6.001 KK di Bangka Tengah yang terdata miskin dan harus kita intervensi bersama,” ujarnya.

“Data ini masih akan terus berkembang karena progresnya masih 50%, artinya masih ada sebanyak 3.000-an KK yang belum dilakukan verifikasi dan validasi. Data ini kita tunggu kepastiannya hingga selesai verval di akhir April 2025,” tambahnya.

Ia berharap agar perangkat daerah yang di dalam rencana kerja sudah termuat program kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk segera melakukan persiapan pelaksanaan sembari menunggu DTSEN selesai dilakukan verval sebagai data penerima manfaat.

Baca Juga  Timah Melemah, Pemkab Bangka Tengah Alihkan Fokus ke Perikanan, Pertanian dan UMKM

“Apabila di dalam perencanaannya belum tersedia program kegiatan untuk kemiskinan, diharapkan dapat segera dirumuskan dan diusulkan dalam RKPD perubahan tahun 2025 yang saat ini sedang disusun oleh Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah,” imbuhnya.