“Sesuai janji politik saya, apel ini tidak akan kita teruskan. Cukup satu bulan sekali. Absen cukup dua kali, khusus bagi yang mengantar anak sekolah paling lambat jam 08.30. Jadi tolong ini dapat disyukuri,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kelonggaran jam kerja bukan berarti menyurutkan tugas utama para pegawai. Sebaliknya hal ini menjadi semangat baru bagi para pegawai guna mengejar pembangunan di negeri serumpun sebalai.

Terlebih kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit hingga Rp200 milar lebih. Dirinya tak ingin defisit ini akan mempengaruhi pendapatan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menerima tunjangan.

“Ini masih dikaji, tapi saya berharap TPP jangan sampai dipotong,” ungkapnya, seraya mengisyaratkan akan melakukan efisiensi terhadap anggaran pengadaan kegiatan pengerjaan fisik yang dikurang penting dapat ditunda dulu,” ujarnya.

Baca Juga  Kunjungi Babel, Satgas PKH Ingin Benahi Tata Kelola Timah

Ia juga berharap para pemimpin perangkat daerah dapat terbuka dan transparan, jangan mau terlibat politik. Kemudian berkenaan mutasi tetap akan dilaksanakan mengingat banyaknya jabatan yang kosong peninggalan kepemimpinan pemerintahan sebelumnya. *