“Jadi, Pemerintah Daerah melalui TAPD harus memfokuskan program-program pemberdayaan ekonomi, termasuk mendorong investasi di Kabupaten Bangka Tengah, sehingga tercipta lapangan pekerjaan,” terangnya.

Batinus khawatir, karena sebagian besar masyarakat yang tergolong kategori miskin adalah masyarakat yang berada pada usia produktif.

“Usia produktif ini sangat mengkwatirkan ketika masuk kategori miskin, tentu mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dilakukan pendidikan dan edukasi,” ujarnya.

“Jadi, ada rencana Indonesia Emas 2045, dibandingkan dengan bonus demografi, artinya penduduk usia produktif jumlah nya sangat besar,” tambahnya.

Batinuas menilai, ini akan jadi malapetaka bagi daerah Bangka Tengah, ketika Pemkab tidak bisa mempersiapkan ini.

“Takutnya, mereka bukan produktif, tapi jadi pengangguran, maka pemberdayaan ekonomi, pelatihan dan pendidikan itu harus dijalankan secada serius dan betul tepat sasaran, harus dilakukan melalui program dan kegiatan yang jadi kelompok sasaran,” pungkasnya.

Baca Juga  Kemiskinan Tertinggi di Babel, Ketua DPRD Bateng Sorot Kinerja OPD