Pemerintah kota harus mensupport agar komunitas bisa berkembang dan turun menyelesaikan persoalan sampah. Mereka juga harus diberikan insentif sebagai bentuk penghargaan untuk keterlibatannya menyelesaikan permasalahan sampah ini.

“Bagaimana pemerintah daerah mendorong komunitas-komunitas ini agar ada pengelolaan sampah yang baik dan didorong dengan insentif karena ini menjadi kebutuhan masyarakat sekitar dan jadi pendapatan untuk mereka anggota komunitas yang terlibat,” terang Eddy.

Selain itu DPRD Babel juga sudah mendorong pemerintah untuk pengelolaan sampah secara regional, namun dari pembahasan bersama ternyata pengelolaan sampah ini tidak menjadi ranah Provinsi, semua diserahkan ke kabupaten kota masing-masing.

“Sebenarnya tempat pembuangan akhir sampah kita sudah overload. Kota sudah mendorong Pemprov untuk pengelolaan sampah secara regional, namun ini tidak bisa karena pengelolaannya ada di kabupaten kota,” ujarnya.

Baca Juga  Antisipasi Ancaman Radikalisme dan Terorisme, Ini yang Dilakukan Kesbangpol Babel

Eddy berharap melalui kegiatan serap aspirasi masyarakat ini bukan sekadar kegiatan formal atau rutinitas tahunan, melainkan wadah untuk menyambung komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat.

“Di kegiatan seperti ini kita ingin memastikan bahwa suara dan keluhan warga bisa disampaikan secara langsung dan ditindaklanjuti dengan serius di lembaga legislatif,” tutup Eddy.**