Lanjut Abu, justru ada alokasi anggaran di sektor yang dinilai kurang mendesak seperti hiburan dan kegiatan pariwisata.

“Anggaran untuk mendatangkan artis di Dinas Pariwisata ada, sementara program ketahanan pangan justru dihapus. Ini aneh dan tidak mencerminkan skala prioritas yang seharusnya,” katanya.

Ia juga menyayangkan ketidakhadiran beberapa dinas teknis dalam rapat komisi, yang menurutnya semakin memperlihatkan kurangnya komitmen dari pihak eksekutif.

“Yang hadir hanya bagian perencanaan. Dinas terkait tidak hadir, padahal ini pembahasan penting. Ini semakin memperkuat rasa kecewa kami,” ujar Abu.

Abu Hairi menegaskan bahwa kekecewaan ini tidak hanya dirasakan oleh dirinya pribadi, tetapi juga oleh seluruh anggota Fraksi PKB DPRD Basel yang turut mengusulkan program ketahanan pangan tersebut.

Baca Juga  Kejari Basel Kenalkan Edukasi Hukum ke Siswa Disabilitas, Riama: Mereka Punya Hak yang Sama

“Kami akan terus mempertanyakan hal ini. Jangan sampai semangat kami untuk mendukung program prioritas nasional justru tidak direspons serius oleh pemerintah daerah,” tegasnya.

Timelines.id berupaya mengonfirmasi TAPD Bangka Selatan.