HMI Cabang Bangka Belitung, kata Vahren, telah menerima berbagai laporan dari warga, termasuk dokumentasi visual yang menunjukkan bagaimana dampak dari perusahaan sawit ilegal itu menghancurkan sistem irigasi dan menciptakan potensi konflik agraria.

Vahren mendesak Bupati Bangka Selatan, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, serta instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk segera bertindak tegas.

“Kami menuntut transparansi dan keadilan. Pemerintah tidak bisa terus bersembunyi di balik alasan birokrasi. Jika tidak ada tindakan, ini akan menjadi preseden buruk dan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara” ujarnya.

Ia juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun langsung menyelidiki kemungkinan adanya praktik korupsi dan pembiaran sistematis terhadap perusahaan yang beroperasi tanpa izin.

Baca Juga  Sanggar Seni Yuwaraja Kenalkan Pakaian Tradisional Bangka Selatan di Festival Budaya Napak Sire 2026

Sebagai organisasi mahasiswa yang konsisten mengawal isu-isu kerakyatan dan keadilan sosial, HMI Cabang Bangka Belitung berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini. Vahren menyatakan bahwa pihaknya siap menggerakkan kekuatan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk melakukan advokasi hingga ke tingkat nasional.

“Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah, kami tidak segan-segan untuk melakukan konsolidasi massa, turun aksi ke lapangan, hingga membawa persoalan ini ke tingkat pusat. Masyarakat kecil tidak boleh terus menjadi korban dari kerakusan segelintir elit dan pengusaha,” pungkasnya.