Parkir di Hutan Kota: Ketika Ruang Publik Mulai Bertarif, Rakyat Dipaksa Bayar Napasnya Sendiri

Apakah ini solusi? Atau cerminan dari kemalasan berpikir dan ketidakpekaan terhadap kebutuhan sosial?

Hutan Kota bukan lahan parkir, ia adalah simbol ruang hidup bersama. Saat tempat itu mulai dikomersialkan, kita patut bertanya:
Ruang siapa yang sedang dibatasi? Untuk kepentingan siapa sebenarnya tarif itu diberlakukan?

Ini bukan soal tarif lima ribu perak. Ini soal prinsip — bahwa warga seharusnya tidak perlu membayar untuk sekadar menghirup udara dan merasa menjadi bagian dari kota mereka sendiri.

Jika PAD jadi alasan, gali dari sektor yang memang pantas digali: optimalisasi aset tidur, pajak hiburan, atau sistem digitalisasi retribusi pasar. Jangan jadikan rakyat yang ingin “menghirup sejenak hidup” sebagai sasaran empuk kebijakan setengah pikir.

Karena kalau sampai rakyat harus bayar untuk hidup tenang, maka yang miskin bukan dompet mereka — tapi imajinasi para pemimpinnya.