Penegasan akan pentingnya peran perempuan dalam urusan pangan juga disampaikan oleh Ketua Majelis Pembinaan Kader Pimpinan Pusat Aisyiyah, Prof. Dr. Mami Hajaroh, M.Pd. Dalam pidatonya, ia mengajak semua pihak merenungkan kondisi ketahanan pangan saat ini.

“Berbicara pangan, perempuan memang memegang peran yang cukup besar. Apakah keluarga sudah memiliki ketahanan pangan yang cukup. Bukan hanya cukup, tetapi juga bermutu, aman, beragam, merata, serta terjangkau, dan halal,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan fakta bahwa Indonesia saat ini menempati peringkat ke-63 dari 113 negara dalam indeks ketahanan pangan dunia. Meskipun angka ini menunjukkan bahwa tantangan masih besar, ada ironi lain yang juga perlu disadari: Indonesia termasuk negara ketiga terbesar dalam hal produksi sampah, dengan sebagian besar berasal dari sisa makanan.

Baca Juga  Saat Doa Menaklukkan Penolakan: Jalanku Menuju Unmuh Babel

“Salah satu dari ciri keluarga sakinah adalah tentang ketahanan pangan, bukan hanya terpenuhinya pangan akan tetapi juga tidak membuang pangan,” tegasnya, mengajak semua pihak untuk lebih bijak dalam mengelola konsumsi dan produksi pangan.

Acara ini turut dihadiri oleh tamu-tamu penting yang mendukung gerakan ketahanan pangan berbasis desa. Di antaranya Bupati Bangka Tengah, Bapak Algafry Rahman, S.T., M.Pd., yang hadir sebagai tamu kehormatan di tengah kesibukannya, serta Riza Aryani, S.Sos., M.Si., selaku Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang hadir untuk berbagi informasi seputar pemberdayaan UMKM.

Tak hanya sebagai ajang silaturahmi dan refleksi, Milad ke-108 ‘Aisyiyah ini menjadi pengingat kuat bahwa ketahanan pangan dimulai dari rumah, dan perempuan memiliki peran sentral dalam mewujudkannya. Kehadiran tokoh-tokoh penting dari berbagai lini juga memperkuat harapan bahwa ketahanan pangan di Bangka Belitung bisa benar-benar tercapai melalui kolaborasi lintas sektor dan komitmen bersama. **)

Baca Juga  Hadirkan Tokoh Pimpinan di Babel, MLF Bahas Konsolidasi Hukum Jelang Pemilu 2024