“Saya tidak mau lagi terjadi gesekan fisik hingga anarkis. Lebih baik berjuang secara administrasi, meneruskan aspirasi ke kecamatan, bupati, setelah ini ke gubernur bahkan ke kementerian,” kata Pindo.

“Jika perjuangan ini dilakukan dengan anarkis yang terjadi akan berbeda, masyarakat yang akan jadi korban. Saya tidak mau itu terulang lagi seperti peristiwa pembakaran dulu,” terangnya.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bangka Selatan, Muklis Insan menyebut somasi perusahaan itu sah-sah saja.

“Tapi perlu kita lihat dulu, somasinya karena apa? Jika kades membela rakyat atau berada di garda terdepan, itu memang tugas kepala desa, karena kades harus berjuang untuk kemajuan desa,” ungkap Muklis Senin malam.

Baca Juga  3 ABK KM Bintan Jaya 10 yang Hilang Akhirnya Ditemukan, Begini Kondisinya

“Tujuannya tentu ingin memediasi masyakat dengan perusahaan. Sehingga konflik ini tidak berkepanjangan. Sebagai Ketua Apdesi Basel, saya berharap persoalan ini segera selesai, masyarakat desa mendapatkan hak-haknya dan perusahaan dapat berinvestasi dengan kondusif, ada win-win solution,” tutup Muklis.