Batianus mengaku bingung, karena kejadian ini terus terjadi berulang kali di Kabupaten Bangka Tengah.

“Kami berharap pihak provinsi jangan asal ambil kewenangan, kami juga minta ke kementerian kembalikan kewenangan ini ke kabupaten, kalau memang tidak mampu mengurus ini,” tutur Batianus.

Lebih lanjut, menurut Batinus, periode sebelumnya hal serupa juga terjadi, yakni 25 pelajar di Kecamatan Koba terancam putus sekolah, karena daya tampung sudah penuh.

“Periode lalu, kami demo menemui gubernur, karena 25 anak di Koba tidak bisa masuk sekolah dan pada akhirnya dipenuhi, artinya kinerja kepala dinas provinsi dan kabidnya perlu dipertanyakan,” ujarnya.

“Harusnya kejadian tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi untuk tahun yang akan datang, melakukan pendataan, jadi tidak mungkin 33 anak Bangka Tengah tidak sekolah,” pungkasnya.

Baca Juga  Warga Babar Temui Pj Gubernur, Ngadu Soal Perizinan HTI PT Bangun Rimba Sejahtera

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Bangka Tengah, Pangihutan Sihombing mengatakan penyampaian usulan penambahan kuota per sekolah sedang menunggu persetujuan Kemendikdasmen.

“Kemarin saya suka komunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Babel dan ketepatan mereka sedang di Kemdikdasmen sedang memyampaikan usulan penambahan kuota per sekolah. Kemungkinan saat ini masih menunggu persetujuan dari Kemdikdasmen,” imbuhnya.