“Ini bukan hanya soal kerugian keuangan negara yang nilainya Rp65 juta, tetapi lebih pada dampak sosialnya. Dana yang seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat desa, justru diselewengkan,” tegas Vanny.

Ia juga mengungkapkan bahwa perbuatan kedua tersangka ini tidak hanya terjadi di tahun 2025, tetapi juga diduga dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya.

“Kami masih mendalami kemungkinan adanya aliran dana ke oknum aparat penegak hukum. Ini akan kami telusuri lebih lanjut,” tambahnya.

Sejauh ini, sekitar 20 orang saksi telah diperiksa. Kejati Sumsel juga menegaskan akan mengawal pengelolaan Dana Desa melalui jalur Intelijen dan Perdata-Tata Usaha Negara (Datun) agar tidak kembali terjadi praktik korupsi serupa.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan beberapa pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, antara lain:
Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Pasal 12 huruf e, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Baca Juga  Dirut PT Perentjana Djaja Tersangka Baru Proyek LRT Sumsel

Kejati Sumsel menegaskan bahwa penanganan perkara ini menjadi langkah awal untuk membenahi tata kelola Dana Desa secara menyeluruh.

“Kami tidak ingin masyarakat desa dirugikan oleh oknum yang menyalahgunakan jabatan. Kami akan kawal agar Dana Desa benar-benar digunakan untuk pembangunan desa, bukan untuk kepentingan pribadi,” tutup Vanny Yulia Eka Sari.