Selain itu kebutuhan belanja daerah akan diarahkan secara optimal pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan pembiayaan daerah dilakukan secara selektif dan terukur dengan memperhatikan prinsip efisiensi, akurasi dan profitabilitas demi menjaga likuiditas keuangan daerah.

Secara singkat, gambaran umum APBD Kota Pangkalpinang dalam Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 yakni pendapatan Daerah Kota Pangkalpinang diestimasikan sebesar Rp 711,81 miliar yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp 210,76 miliar, pendapatan transfer diestimasikan sebesar Rp 494,83 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 6,22 miliar.

Rencana Belanja Daerah pada Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 ini diproyeksikan sebesar Rp 872,01 miliar.
Dengan Demikian, terdapat defisit belanja sebesar Rp 160,20 miliar.

Baca Juga  Pemkot Pangkalpinang Tandatangani Komitmen Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Komposisi pembiayaan daerah Kota Pangkalpinang dalam Rancangan KUA-PPAS TA 2026 meliputi proyeksi penerimaan prmbiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 23 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan daerah
sebesar Rp0.

Berdasarkan komposisi APBD di atas, terdapat sisa kurang pembiayaan anggaran dalam penyampaian rancangan KUA-PPAS TA 2026 sebesar Rp 137,20 miliar sehingga masukan dan koreksi yang konstruktif dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Pangkalpinang.

“Kita adalah mitra strategis, eksekutif dan legislatif ibarat dua sisi mata uang yang sama, bergerak selaras demi kemajuan pembangunan. Tanpa sinergi di antara keduanya, arah pembangunan bisa kehilangan arah, dan cita-cita kesejahteraan hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi,” tutup Pj Unu.

Baca Juga  Transformasi Ekonomi Berkelanjutan Kata Kunci Pertumbuhan Bangka Belitung