“Kalau terkait dengan anggaran itu, kan hibah ada. KONI harus menyampaikan proposal terlebih dahulu ke Pemkab Babar, baru dinilai dan dievaluasi. Jadi tidak ujuk-ujuk disediakan, tetapi harus ada proposal dulu. Tadi disampaikan Pak Bambang, bahwa kan akan ada musorkablub,” tambah Fachriansyah.

“Nanti berdasarkan hasil musyawarah itu kan terpilih ketua yang baru. Untuk keadaan KONI, selama ini pemeriksaan dilakukan BPK. BPK telah audit, kami akan bantu menindaklanjuti. Terkait KONI, sebenarnya ada mekanisme, ada Perbup 33 Tahun 2021, ada monitoring dan evaluasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, monitoring dan evaluasi itu dilakukan oleh OPD terkait. Memang pengendalian internal terlebih dahulu harus dilakukan khususnya di tubuh KONI itu sendiri. Kalau pengendalian internal berjalan, insya allah semuanya dapat berjalan dengan lebih baik.

Baca Juga  RSUD Sejiran Setason Kejar Akreditasi Minimal Madya, Ini Alasannya

“Nah sekarang lagi dilakukan audit oleh kawan-kawan Irda 4. Belum selesai. Itu sebenarnya tergantung kebijakan Pak Bupati. Tapi dapat kami sampaikan bahwa pembinaan atlet itu harus tetap berjalan oleh KONI. Proses hukum biar berjalan, tetapi pembinaan juga harus tetap berjalan,” tambah Fachriansyah.

“Tidak bisa stagnan ataupun karena ke depan kita dihadapkan pada Porprov, pembinaan-pembinaan itu beriringan dengan penganggaran-pengganggaran. Cabor-cabor itu dan pembinaan atlet itu butuh biaya. Jadi mau tidak mau Pemkab Babar harus peduli dengan pembinaan atlet di Babar,” jelasnya.