Kata Fadli, mereka ingin beraudiensi menyampaikan penolakan terhadap pemotongan TPP ASN dengan skala 40-65 persen.

“Pemotongan ini kan hampir dan lebih dari setengah TPP. Hal ini sangat menyentuh perekonomian ASN. Lalu kenapa ASN yang harus jadi tumbal seperti ini,” katanya.

Fadli sangat menyayangkan, mengapa kebijakan Bupati Markus untuk menutupi utang daerah malah menumbalkan ASN. Padahal, TPP merupakan nyawa ASN untuk bertahan hidup.

Sehingga, Gerakan PNS untuk Keadilan mempertanyakan apakah Bupati Bangka Barat, Markus tidak punya solusi lain selain memotong TPP ASN.

Baca Juga  Suganda Minta Garuda Dapat Sesuaikan Harga Tiket untuk Masyarakat, Ini Alasannya