Bupati Bangka Selatan: Gaya Kepemimpinan One Man Show?
Hal ini menciptakan persepsi bahwa ia adalah figur utama yang menangani segala isu, tetapi berisiko memicu polarisasi dan mengurangi ruang dialog institusional yang seharusnya melibatkan tim dan lembaga resmi. Ini bisa menjadi bukti bahwa ia adalah “front liner” yang bertanggung jawab penuh atas segala hal yang terjadi.
Gaya kepemimpinan Bupati Bangka Selatan yang cenderung terpusat, sebagaimana terlihat dari penggunaan media sosial, Program Aik Bakung, klaim kinerja pribadi, dan respons defensif terhadap kritik, menunjukkan kecenderungan individualistis yang dapat melemahkan kolaborasi tim.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sering kali kurang dilibatkan secara optimal, misalnya dalam pelaksanaan program atau penanganan konflik, sehingga peran mereka terkesan sekadar mendukung inisiatif Bupati. Begitu pula, peran strategis asisten pemerintahan dan Sekretaris Daerah (Sekda) tampak terbatas, yang berpotensi menghambat efektivitas birokrasi.
Pendekatan ini memperkuat kesan kepemimpinan yang terpusat pada satu figur, yang berisiko menciptakan ketergantungan pada Bupati dan mengurangi otonomi serta inovasi dari jajaran ASN.
Untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, Bupati perlu meningkatkan delegasi tugas kepada OPD dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah.
Seorang pemimpin mengambil inspirasi teladan dari Umar bin Khattab yang turun langsung memastikan kesejahteraan rakyatnya, harus aktif memantau pelayanan OPD dan memastikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bupati dapat melakukan kunjungan langsung (blusukan) untuk mengevaluasi kinerja birokrasi dan mendengar aspirasi masyarakat secara langsung, bukan hanya melalui platform pribadi.
Selain itu, visi dan misi pembangunan daerah harus diwujudkan melalui kolaborasi tim yang solid, dengan fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Ini mencakup penyelenggaraan manajemen yang bertanggung jawab, transparan, dan sesuai prinsip demokrasi, serta mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Dengan semangat “Asak Kawak Kite Pacak,” Bangka Selatan dapat dibangun melalui kerja sama yang inklusif, bukan hanya bergantung pada peran satu figure (One Man Show).
