Pemerintahan Ramping, Kepala Berat: Antara Rasionalitas Fiskal dan Ego Jabatan

Oleh: Eddy Supriadi — Dosen Universitas Pertiba, Pangkalpinang

Keterbatasan fiskal daerah hari ini bukan sekadar angka di laporan keuangan, melainkan cermin dari cara kita mengelola “ego kelembagaan”. APBD menyusut, belanja pegawai membengkak, dan biaya operasional tak lagi rasional namun anehnya, struktur organisasi tetap gemuk seperti tak pernah diet birokrasi.

Padahal, teori manajemen organisasi klasik dari Henri Fayol hingga Luther Gulick telah lama menekankan prinsip unity of command dan span of control: organisasi yang efektif bukan yang banyak jabatan, tetapi yang jelas fungsi dan tanggung jawabnya. Sementara teori modern seperti Mintzberg menunjukkan bahwa semakin kompleks birokrasi, semakin besar biaya koordinasi dan risiko disfungsi.

Baca Juga  Bangka Belitung: Negeri Lada yang Tergadai Timah dan Sawit

Namun di lapangan, pemerintah daerah sering kali menganut “filsafat jabatan” ketimbang “rasionalitas fungsi”. Akibatnya, kita punya organisasi yang padat struktur tapi kurus fungsi, penuh pejabat tapi miskin kinerja.

Antara Efisiensi dan Ketaatan Regulasi

Secara hukum, restrukturisasi organisasi daerah diatur dalam Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Nomenklatur dan Unit Kerja Perangkat Daerah. Regulasi ini membuka ruang bagi daerah untuk menyesuaikan struktur sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan.

Namun, di tataran implementasi, restrukturisasi sering kali tersandera oleh politik jabatan dan kalkulasi elektoral. Pejabat tak mau kehilangan kursi, kepala daerah tak ingin kehilangan “pengaruh struktural”, dan DPRD sering menimbang suara ASN lebih dari rasionalitas fiskal.

Baca Juga  Melestarikan Budaya Lokal Melalui Literasi Budaya

Maka lahirlah anomali: restrukturisasi di atas kertas, status quo di lapangan. Hasilnya, jabatan memang berkurang, tetapi tunjangan dan beban operasional masih seperti dulu karena yang dihapus hanyalah nama bidang, bukan perilaku birokrasi.

Birokrasi sebagai Arena Status

Secara sosiologis, birokrasi bukan sekadar sistem kerja, tapi juga sistem status sosial. Max Weber mengingatkan bahwa birokrasi modern cenderung menciptakan kasta administratif: semakin tinggi jabatan, semakin tinggi gengsi, meski belum tentu fungsinya relevan.