Paradoks Ekonomi: Pertumbuhan Tanpa Pemerataan

Ekonomi Indonesia tumbuh stabil di kisaran 3-5 persen per tahun, tetapi pemerataan hasilnya masih menjadi pekerjaan rumah besar. Teori ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa pertumbuhan tanpa pemerataan menciptakan apa yang disebut growth paradox — ekonomi maju, tetapi kesejahteraan mayoritas stagnan.

Kue ekonomi memang membesar, namun potongannya tidak terbagi adil. Kelas atas menikmati lonjakan aset dan keuntungan, sementara kelas pekerja tetap bertahan di tepi jurang penghidupan. Inilah penyebab mengapa bekerja tak lagi otomatis mengeluarkan orang dari kemiskinan.

Menciptakan Pekerjaan yang Layak, Bukan Sekadar Banyak

Kunci untuk keluar dari jebakan working poor bukan sekadar membuka lebih banyak lapangan kerja, tetapi menciptakan pekerjaan yang layak (decent work), sesuai agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Ada beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan: Naikkan produktivitas dan nilai tambah sektor riil. Pemerintah perlu menggeser struktur ekonomi dari sekadar padat karya ke padat keterampilan dan padat nilai tambah. Misalnya, industri garmen tidak cukup hanya menjahit — harus naik kelas menjadi design-based manufacturing yang memberi ruang kreativitas dan upah lebih tinggi.

Baca Juga  Menyaksikan Perjalanan Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan (Catatan Seorang Jurnalis)

Selain itu perlu diperkuat perlindungan sosial bagi pekerja informal. Program seperti BPJS Ketenagakerjaan dan KIS perlu diperluas ke pekerja sektor informal. Negara harus menjamin bahwa siapa pun yang bekerja — baik sebagai buruh, sopir ojek daring, atau pedagang kecil — memiliki perlindungan dasar terhadap risiko sakit, kecelakaan, atau kehilangan pekerjaan.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah reformasi sistem upah minimum berbasis kebutuhan hidup layak. Upah tidak boleh lagi ditetapkan sekadar berdasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi, melainkan mengacu pada living wage — standar upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup manusiawi di setiap daerah.

Lebih jauh perlu mendorong literasi keuangan dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Banyak pekerja miskin terperangkap dalam lingkaran hutang karena lemahnya literasi keuangan. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu mengedukasi masyarakat agar mampu mengelola pendapatan, menabung, dan berinvestasi secara cerdas.

Baca Juga  Pendidikan Karakter: Ajarkan Nilai dan Etika Melalui Pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Labang

Terakhir, bangun ekonomi lokal dan penguatan koperasi. Kemiskinan multidimensi tidak bisa diselesaikan dari atas saja. Harus ada penguatan ekonomi di tingkat desa dan kota kecil — melalui koperasi, UMKM, dan ekonomi kreatif lokal. Ini bukan hanya menciptakan pekerjaan, tapi juga menumbuhkan kemandirian ekonomi.

Dari Angka Menuju Martabat

Mengukur keberhasilan ekonomi tidak cukup dari angka pertumbuhan, jumlah lapangan kerja, atau tingkat kemiskinan formal. Ukuran sejati kesejahteraan adalah seberapa banyak orang dapat hidup layak dari hasil kerjanya sendiri.

Ketika seseorang bekerja penuh waktu tetapi tetap hidup miskin, itu bukan kegagalan pribadi — melainkan sinyal bahwa sistem ekonomi sedang pincang. Maka, tugas negara bukan hanya menciptakan pekerjaan, tapi memastikan bahwa setiap pekerjaan membawa martabat, bukan kemiskinan baru.

Baca Juga  Proposal untuk Lepar

Bekerja seharusnya menjadi jalan menuju kebebasan ekonomi, bukan sekadar cara untuk bertahan hidup. Dan selama rakyat harus bekerja keras tanpa pernah benar-benar sejahtera, berarti kita masih gagal mewujudkan makna sejati kemerdekaan ekonomi yang diamanatkan konstitusi.