​Ia juga menyoroti adanya kontradiksi antara kondisi di lapangan dengan informasi yang disampaikan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya. Kenyataannya, area resapan dan aliran sungai telah rusak parah.

​Menurut Rusi, DPRD Basel menilai pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bangka Selatan sangat lemah.

​”Kami dari DPRD Basel melihat dari kacamata kami pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Bangka Selatan sangat lemah sekali, karena sudah berapa kali masyarakat RDP dan telah kami rekomendasikan ke pihak Pemkab, kemudian ditambah untuk hari ini kami bersama-sama merekomendasikan kepada Pemkab Bangka Selatan untuk menghentikan,” ujar Rusi.

​Langkah penghentian ini dianggap krusial untuk mencegah dampak lebih lanjut pada keberlangsungan program ketahanan pangan di daerah.

Baca Juga  Kunker Spesifik di Babel, Komisi IV DPR RI Tinjau Pendangkalan Alur Muara Jelitik

​DPRD Basel telah mendokumentasikan kondisi lapangan melalui foto dan video untuk diteruskan ke Fraksi Gerindra di tingkat provinsi dan pusat.

​”Kami akan teruskan laporan ini hingga ke DPR RI, bahkan kami berharap bisa sampai ke telinga Pak Presiden, apalagi ini menyangkut program ketahanan pangan nasional,” tambahnya.

​Rusi, mewakili Fraksi Gerindra, menyatakan menolak keras pihak-pihak yang mengacaukan program ketahanan pangan dan menyatakan dukungan penuh kepada masyarakat yang memperjuangkan lahan pertaniannya.

​Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kondusifitas sambil menunggu langkah penyelesaian dan penghentian aktivitas dari pemerintah.

​Peninjauan langsung ke lokasi pembalakan liar kawasan DAS Sungai Kemis ini merupakan tindak lanjut dari RDP di DPRD Provinsi Bangka Belitung pada Selasa (7/10/2025) kemarin.

Baca Juga  Tak Kuorum, Rapat Paripurna DPRD Bateng Mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi Batal