“Gaji dan tunjangan PNS masih berjalan dan kegiatan serta pembangunan juga masih berjalan, Alhamdulillah tidak ada yang terhambat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus mengatakan KUA PPAS APBD 2026 ini adalah plafon sementara.

“Fiskal kita memang menurun, karena transfer keuangan pusat kepada daerah terdampak hampir Rp100 lebih milar, tentu cara mengatasinya akan kita bahas lagi,” tuturnya.

Dikatakan Batianus, PAD Bangka Tengah saat ini hanya mencapai Rp805 miliar dengan belanja Rp866 miliar.

“Artinya kita kurang pembiayaan dan kelebihan belanja Rp61 miliar, tapi kami berkeyakinan untuj menutup ini dengan silpa akhir tahun 2025, kalaupun tidak tertutup bisa kita lakukan efisiensi dan pengurangan belanja pemeliharaan dan operasional di seluruh OPD,” tuturnya.

Baca Juga  Stok Sembako di Bangka Tengah Jelang Idulfitri Dipastikan Aman

Batianus menuturkan, gaji dan tunjangan pegawai memang wajib dianggarkan, tetapi ada belanja wajib yang kemungkinan akan dikurangi.

“Ini dilakukan untuk menutup defisit Rp61 miliar dan sampau hari ini kita juga tidak melakukan pengurangan pegawai, paling pemeliharaan rutin dan operasional kita pangkas, termasuk mobil dinas, agar tidak pemborosan,” pungkasnya.