Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bangka Belitung sangat terbuka bagi masyarakat untuk mengakses APBD Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam rapat paripurna di DPRD sehingga tidak ada yang ditutupi dan setiap tahunnya secara berkala APBD di audit oleh internal dan BPK RI.

Untuk anggaran daerah sebagaimana tercantum dalam APBD terdiri dari tiga bagian besar, yaitu anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui, sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Sedangkan belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah (Pemda) yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Dan pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Baca Juga  Pemkot Pangkapinang Revisi Perwako tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Dana transfer baik DAU, DBH maupun DAK terealisasi sesuai rencana. Pelambatan realisasi ada di PAD karena ekonomi kita belum pulih sepenuhnya, namun Bakuda terutama untuk mengejar PAD dari sektor pajak daerah terus berusaha memberikan pelayanan terbaik melalui Samsat, gerai gerai Samsat termasuk samsat drive thru agar masyarakat terlayani dengan baik.

Menyikapi penurunan DTU di tahun 2026 dan pelambatan realisasi PAD, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung melakukan langkah-langkah antisipasi, agar belanja di tahun 2025 bisa terbayarkan semuanya di tahun 2025 dan tidak meninggalkan hutang di tahun 2026.

Pemprov Babel melakukan penghematan terhadap belanja belanja yang tidak prioritas, seperti kegiatan-kegiatan seremonial. Penghematan belanja jasa kantor seperti listrik, air, telepon dan internet, alat-alat kerja, AC, Komputer, printer termasuk lampu yang di dalam ruangan kerja akan dimatikan seluruhnya setelah pulang kerja agar tidak ada pemborosan.

Baca Juga  Haris Bantah Menkeu Sebut Dana Simpanan di Babel Rp2,1 Triliun: Hanya ada Rp200 M

“Untuk pembiayaan daerah, pembayaran pokok hutang Pemprov Babel tahun 2022 yang lalu pada PT SMI, alhamdulillah sudah lunas. Dan penyertaan modal ke PT Jamkrida, kita masih menunggu persetujuan DPRD,” tutup Haris.