Kendati demikian, Pemkab Bangka Tengah memastikan pelayanan publik tidak akan lumpuh. Pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian volume kegiatan dan fokus pada sektor yang paling prioritas, agar manfaatnya tetap dirasakan masyarakat.

“Dengan asumsi PAD kita bisa meningkat sekitar Rp110 miliar, total dana yang dapat kita kelola mencapai Rp700 miliar. Artinya, pelayanan publik tetap bisa dijaga,” kata Algafry.

Menurutnya, strategi efisiensi anggaran dan optimalisasi PAD menjadi langkah penting agar Bangka Tengah tetap tangguh menghadapi pengurangan dana transfer tersebut.

Baca Juga  Bangka Tengah Raih Predikat Zona Hijau Kualitas Tertinggi dari Ombudsman RI