“Selama kita bekerja sama dengan baik, insyaallah akan tercipta hasil yang memberi kenangan indah bagi masyarakat dan kita semua,” ujarnya.

Sebelumnya, DPRD dan Pemerintah Provinsi Babel telah menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026.

Paripurna kali ini menjadi lanjutan dari proses tersebut, sekaligus bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keterpaduan kebijakan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Hidayat secara resmi menyerahkan dokumen Ranperda APBD 2026 kepada Ketua DPRD Didit Srigusjaya untuk dibahas bersama sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dari tahapan penyusunan APBD yang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Babel untuk terus mengawal anggaran berpihak kepada rakyat, serta memastikan arah pembangunan daerah berjalan sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.*

Baca Juga  RDP dengan DPRD Babel, Masyarakat Penambang Desak Pemerintah Terbitkan IPR