Ia menuntut pimpinan tertinggi di rumah sakit daerah di Pangkalpinang segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik guna memastikan bahwa institusi pelayanan kesehatan tidak terlibat dalam praktik yang mencederai transparansi informasi.

Febri juga meminta Wali Kota Pangkalpinang untuk mengambil langkah tegas dan memastikan tidak ada kekuasaan yang dibiarkan menekan kebebasan media.

“Kami di HMI menyatakan bahwa kebebasan pers adalah pilar demokrasi. Upaya membungkam media sama saja dengan membungkam hak publik untuk mengetahui kebenaran. Ini krisis moral dan integritas yang tidak bisa dibiarkan,” tutup Febri.

Timelines.id berupaya mengonfirmasi pimpinan RSUD Pangkalpinang sebagai perimbangan pemberitaan.

Baca Juga  Cegah Kriminalitas, Personel Brimob Patroli di Kota Pangkalpinang