Pertamina harus memverifikasi ulang penerima bbm subsidi ini, pemanfaatannya tepat sasaran. Apakah BBM subsidi ini banyak digunakan para penambang timah karena kelangkaan BBM di Babel ini juga terjadi ketika harga timah atau hasil tambang mulai membaik.

“Jadi kami minta bagaimana regulasi Pertamina mengatasi persoalan ketahanan energi ini agar tidak terjadi berulang dan masyarakat dapat menikmati BBM dengan lancar tanpa kendala,” ujarnya.

Komisi II DPRD Babel juga meminta Pertamina meningkatkan pengawasannya dengan melibatkan aparat kepolisian dalam penyaluran BBM subsidi agar pemanfaatannya tidak disalahgunakan karena dalam waktu dekat, Pemprov Babel juga akan menyelesaikan usulan Perda WPR yang juga akan disahkan oleh DPRD Babel.

Baca Juga  26 Ribu Kendaraan di Bangka Belitung Terdaftar di BBM Bersubsidi

“Ketika tambang rakyat dibuka harus dipikirkan antisipasi BBM dari mana. Kita harap yang digunakan itu BBM komersil, bukan BBM subsidi, Pertamina harus membuka aksesnya agar ketika Perda WPR di sahkan, tidak ada antrean SPBU yang panjang,” ujarnya.

Oleh karena itu Pertamina harus segera memverifikasi ulang data pemanfaatan BBM ini agar semua kebutuhan masyarakat, nelayan atau para penambang timah bisa di fasilitasi.

“Jadi kita minta tolong diantisipasi dan nelayan juga harus difasilitasi dengan baik, berapa kebutuhannya. Kita minta data pemanfaatan untuk masyarakat, penambang dan nelayan itu benar-benar diverifikasi dengan baik dan harus tepat sasaran yang memanfaatkan BBM subsidi ini,” tutup Dody.*

Baca Juga  Suganda Tegaskan Tidak Ada Lobi-lobi di Pengisian 3 Pj Kepala Daerah di Babel