Momen HUT ke-25, HMI Babel Nilai Berdaya hanya Sebatas Slogan
Selain itu, di sektor perkebunan (sawit, lada), banyak lahan dikelola oleh perusahaan asing, sementara petani lokal menghadapi fluktuasi harga dan minim perlindungan.
kata Vahren, HMI melihat bahwa ketidakberdayaan struktural ini merupakan kegagalan tata kelola, bukan sekadar masalah ekonomi.
Tema hari jadi ke-25 seharusnya menjadi momentum konsolidasi antara pemerintah, pelaku ekonomi, generasi muda dan masyarakat akar rumput.
Namun yang terjadi justru sebaliknya masyarakat merasa belum dilibatkan secara signifikan dalam Pengambilan keputusan, Perencanaan ekonomi daerah, dan Penentuan arah pembangunan jangka panjang. HMI menilai bahwa pembangunan yang tidak partisipatif hanya menghasilkan ketimpangan baru.
“HMI juga menggarisbawahi beberapa kegagalan strategis selama 25 tahun mulai dari Belum adanya hilirisasi timah yang kuat, Pertanian lada merosot karena tidak ada stabilisasi harga, Sawit belum meningkatkan kesejahteraan petani kecil, dan UMKM belum berkembang optimal dengan kondisi seperti ini, “berdaya” masih jauh dari realitas,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Vahren, HMI menekankan bahwa Bangka Belitung tidak akan berdaya jika masyarakatnya tidak diberdayakan, begitupun dengan Kekayaan alam tidak akan memberi manfaat bila dikuasai oleh pihak luar dan kesejahteraan itu harus dimulai dari rakyat Bangka Belitung sendiri.
“HMI mendorong pemerintah untuk Menata ulang kebijakan pertambangan dan perkebunan, mengembangkan industri lokasl dan Memberikan ruang besar bagi perekonomian lokal, UMKM,petani dan memperkuat pendidikan anak muda Babel agar mampu berdaya bersaing, serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan,” imbuhnya.
Di usia 25 tahun, HMI menekankan bahwa ini merupakan bentuk kepedulian HMI terhadap daerah yang masih banyak tertinggal dari potensinya sendiri. Bangka Belitung tidak boleh terus menjadi provinsi kaya tetapi rakyatnya miskin. Tema “Bersatu Bersama untuk Bangka Belitung Berdaya” baru akan bermakna jika pemerintah dan pemangku kebijakan benar-benar memprioritaskan kesejahteraan masyarakat lokal di atas kepentingan luar.
