Meski demikian, pemerintah daerah meminta desa tetap memprioritaskan pembangunan yang paling dibutuhkan masyarakat.

“Dengan dana yang ada, kami minta desa memprioritaskan pembangunan yang memang mendesak dan dibutuhkan di desa,” ujarnya.

Ia mengakui, banyak pemerintah desa yang mengeluhkan penurunan ADD tersebut kepada Dinsos PMD.

“Mereka kaget karena biasanya mengelola anggaran cukup besar, sekarang terjadi pemangkasan. Dinamika itu disampaikan ke kami, sehingga terjadi pengalihan sebagian beban dari desa ke pemerintah daerah,” jelasnya.

Salah satu pengalihan beban anggaran tersebut yakni insentif penghulu desa dan Linmas. Padlillah menjelaskan, insentif tersebut hanya dianggarkan enam bulan melalui APBDes, sementara selanjutnya akan dialihkan ke APBD.

“Ini dilakukan untuk meringankan beban APBDes itu sendiri,” pungkasnya.

Baca Juga  Baru 3 Pekan, Satgas PKH Sudah Amankan 64 Alat Berat di Bateng: Excavator Dikubur sedalam 6 Meter