Waktu itu, kita menyebutnya luapan emosi rakyat. Tapi sesungguhnya, itu adalah akumulasi rasa diabaikan. Rasa tidak dianggap dalam perencanaan. Rasa bahwa kebutuhan dasar selalu kalah oleh alasan teknis.

Kini, dua dekade lebih berlalu. Listrik sudah relatif stabil. Teknologi melonjak jauh. Tapi pola respons kita terhadap krisis kebutuhan dasar nyaris tak berubah. Kita masih reaktif, bukan antisipatif.

Yang lebih mengganggu adalah munculnya pertanyaan lanjutan: apakah benar semua ini murni soal cuaca dan teknis distribusi? Atau ada pihak-pihak yang justru memanfaatkan kekacauan untuk mencari untung? Dalam situasi langka, harga naik. Dalam situasi panik, pengawasan melemah. Di sanalah ruang gelap itu terbuka.

Jika memang ada penyimpangan distribusi, mengapa penindakan selalu terasa lambat? Jika ada pangkalan nakal, mengapa sanksi sering terdengar samar? Publik jarang tahu kelanjutannya. Kita hanya tahu bahwa “sedang diselidiki”, lalu isu pelan-pelan menghilang, menunggu krisis berikutnya.

Baca Juga  Gas LPG 3 Kg Langka di Bangka Tengah, Disperindag Ungkap Penyebab dan Kondisi Terkini

Di titik inilah peran pejabat dan politisi seharusnya diuji. Bukan hanya di saat kampanye. Bukan menjelang pileg atau pilkada. Tapi justru di saat-saat sunyi, ketika tak ada kamera, ketika tak ada panggung. Di situlah sistem harus dibenahi, prosedur diperkuat, dan mitigasi disiapkan.

Rakyat tidak butuh pahlawan dadakan. Tidak perlu drama turun ke lapangan sambil membawa tabung gas untuk difoto. Yang dibutuhkan adalah sistem yang bekerja sebelum krisis terjadi. Sistem yang membuat kelangkaan menjadi pengecualian, bukan rutinitas tahunan.

Dengan teknologi hari ini, bahkan sikap masyarakat bisa diperkirakan. Kita tahu, ketika kebutuhan dasar terganggu, emosi publik akan naik cepat. Itu bukan rahasia. Maka, mengapa respons kebijakan selalu tertinggal satu langkah?

Baca Juga  Pembentukan Kebijakan Publik yang Inklusif

Barangkali masalahnya bukan pada kemampuan, tapi pada kemauan. Atau lebih tepatnya, pada prioritas. Selama dampak krisis masih bisa “diterima”, selama kemarahan belum meledak besar, maka semuanya dianggap baik-baik saja.

Gas melon, pada akhirnya, hanyalah simbol. Ia mewakili cara kita mengelola risiko, cara kita memandang rakyat, dan cara kita belajar atau malah tidak belajar sama sekali dari pengalaman. Setiap kelangkaan yang berulang seharusnya menjadi cermin. Bukan untuk mencari kambing hitam, tapi untuk bertanya jujur mencari tahu apa yang belum kita benahi?

Entahlah. Mungkin benar cuaca. Mungkin ada kapal rusak. Mungkin ada oknum bermain. Atau mungkin semuanya sekaligus. Yang jelas, selama kita terus kaget pada peristiwa yang seharusnya bisa diprediksi, selama kita terus menunggu rakyat marah untuk bergerak, maka cerita seperti ini akan terus berulang. Dengan tokoh, waktu, dan komoditas yang berbeda. Tapi dengan rasa kecewa yang sama. Dan rakyat, lagi-lagi, diminta bersabar. Salam takzim.

Baca Juga  Jurnalis Sumbagsel! Yuk Ikutan Anurgerah Jurnalistik Pertamina 2023