DW sangat meyakini apabila keuangan daerah telah membaik, Bupati Markus tidak akan tinggal diam untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Baik itu PPPK Paruh Waktu, Penuh Waktu maupun ASN di Babar.

“Saya sangat yakin karena beliau telah teruji di periode sebelumnya menaikkan gaji honorer. Namun di sisi lain, saya juga memahami perasaan para guru dan tenaga kependidikan PPPK Paruh Waktu yang telah menyampaikan aspirasi,” katanya.

“Apa yang mereka suarakan bukan semata persoalan angka, tetapi tentang rasa keadilan, kepastian dan penghargaan atas pengabdian mereka di dunia pendidikan. Hasil RDP kita kemarin jujur sangat alot. Dan hasilnya Komisi I mendorong pertengahan tahun 2026 nanti adanya evaluasi dan penghitungan ulang oleh TAPD,” lanjut DW.

Baca Juga  Aksi Kericuhan Warnai Laga Babar Vs Belitung

Diharapkan, TAPD Babar dapat mencari titik keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dan aspirasi tenaga pendidik. Tentu dia berharap aspirasi dapat diprioritaskan. Akan tetapi bila tidak memungkinkan, ia mengusulkan penyesuaian jam kerja mereka seperti sebelumnya.

Komisi I juga mendorong TAPD lebih progresif dan bergerak cepat dalam mengatasi persoalan ini. Salah satu yang bisa dilakukan dengan menagih kewajiban pemerintah pusat. Sebab, daerah ini memiliki Dana Bagi Hasil (DBH) atau royalti timah.

“Tentunya itu harus kita kejar agar pemerintah pusat segera membayarkan kewajibannya ke daerah. Kalau tidak salah besarannya hampir Rp200 milyar yang menjadi hak Babar. Jika dibutuhkan kami Komisi I siap mendampingi TAPD ke pusat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik terhadap masyarakat,” katanya.

Baca Juga  Pengibaran Bendera Sukses, Markus Apresiasi Anggota Paskibraka