Lebih lanjut, Hefi menegaskan bahwa persoalan ketersediaan bahan baku merupakan isu krusial yang tidak boleh dianggap sepele.

“Kelangkaan bahan baku ini sebenarnya sangat fatal. Kalau tidak segera diantisipasi, tentu akan berdampak langsung pada kualitas dan kontinuitas pelayanan,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti mekanisme nota kesepahaman (MoU) dengan supplier yang seharusnya mampu menjamin ketersediaan bahan.

“Apabila sudah ada MoU dengan supplier, maka seharusnya pemenuhan bahan baku itu terjamin. Yang menyiapkan bahan baku adalah supplier, sehingga menjadi kewajiban mereka untuk memastikan ketersediaannya,” jelasnya.

Untuk itu, ia menegaskan perlunya pembenahan sistem guna mencegah terjadinya kekosongan bahan di lapangan.

“Sistemnya harus kita evaluasi dan bila perlu diubah. Harus ada jaminan dari mitra supplier bahwa bahan baku wajib tersedia. Kalau supplier tidak menyanggupi, tentu harus dilakukan evaluasi terhadap supplier tersebut,” tegas Hefi.

Baca Juga  Sambut Ramadan 1447 H, Satgas TMMD ke-127 Kebut Rehab Musala di Pulau Lepar 

Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik sesuai dengan jenjang usia dan kebutuhan kalori, ditetapkan dua kategori porsi makanan dengan struktur pembiayaan yang terukur dan akuntabel.

Pertama, Porsi Kecil dengan alokasi sebesar Rp13.000 per porsi, diperuntukkan bagi anak PAUD, TK, balita, serta siswa Sekolah Dasar (SD) kelas 1 sampai dengan kelas 3. Komponen pembiayaan terdiri atas bahan baku makanan sebesar Rp8.000, biaya operasional sebesar Rp3.000 yang mencakup dukungan tenaga relawan, listrik, air, dan transportasi, serta biaya infrastruktur dan sewa sebesar Rp2.000 untuk mendukung penyediaan dapur, peralatan memasak, dan wadah makanan.

Kedua, Porsi Besar dengan alokasi sebesar Rp15.000 per porsi, ditujukan bagi siswa SD kelas 4 sampai dengan kelas 6, siswa SMP, SMA/SMK, serta ibu hamil dan menyusui. Adapun rincian pembiayaan meliputi bahan baku makanan sebesar Rp10.000, biaya operasional sebesar Rp3.000, serta biaya infrastruktur dan sewa sebesar Rp2.000.

Baca Juga  Tingkatkan Kedisiplinan, Kapolsek Payung Cek Kelengkapan Dokumen dan Sikap Tampang Personel

Skema pembiayaan ini disusun secara proporsional guna memastikan kualitas, kecukupan gizi, serta keberlanjutan pelaksanaan program dalam mendukung peningkatan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia.

Rapat tersebut mencatat bahwa kelangkaan dan mahalnya bahan baku menjadi kendala dominan yang dirasakan hampir seluruh SPPG. Pemerintah daerah pun berkomitmen memperkuat koordinasi, memperbaiki sistem pengawasan, serta melakukan evaluasi terhadap mitra penyedia guna memastikan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bangka Selatan berjalan optimal, tepat sasaran, dan sesuai harapan masyarakat.