Rudianto juga mengatakan DPR RI telah menyampaikan pandangan terkait rencana dana Rp17 triliun tersebut, mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.

Namun demikian, ia menilai keterlibatan Indonesia dalam rencana tersebut tetap didasari alasan kemanusiaan untuk membantu rakyat Palestina.

“Kita ikut aturan saja, karena ini misi kemanusiaan. Namun jika ada indikasi politik dan sebagainya tentu kita tidak setuju,” katanya.

Ia menambahkan posisi Palestina hingga saat ini tetap berada dalam prinsip nonblok dan hal tersebut perlu dijaga sesuai koridor aturan internasional yang berada di bawah PBB.

“Nonblok ini tetap kita jaga, namun keputusan akhir bukan di tangan DPR RI,” tutup Rudianto.**

Baca Juga  Daftar Nama Lima Nama Komisioner KPU Babel Periode 2023-2028