“Kalau bandara bisa, kenapa pelabuhan tidak bisa memasang X-Ray. Yang kedua, kita minta pemerintah pusat itu mengembalikan lagi Badan Narkotika Kabupaten, BNK, perpanjangan tangan BNN. Sehingga ada kepedulian khusus dari pemerintah daerah untuk bergerak, memberantas dan mengatasi permasalahan narkoba,” ungkapnya.

Pasalnya, Bangka Barat saat ini dinilai Samsir sudah berada di fase tanggap darurat. Hanya saja, sistem BNK yang ia maksud berada di bawah pimpinan wakil kepala daerah. Sistem kerja BNK di bawah kepala daerah tersebut pernah diterapkan beberapa tahun silam dan cukup efektif.

“Hanya saja mungkin ada perubahan nomenklatur atau regulasi, BNK konsep seperti dulu sudah tidak ada lagi. Jadi kita minta sebenernya, pemerintah pusat bisa melibatkan pemerintah daerah langs untuk mengatasi persoalan narkoba ini,” ungkapnya.

Baca Juga  PT Timah Tbk Serahkan Bantuan untuk Peserta Jumbara Nasional Asal Bangka Barat

Dengan begitu, penangan narkoba bisa lebih fokus sampai ke pelosok negeri. Alasannya, daerah, dapat melibatkan pihak kecamatan, desa, tokoh agama dan masyarakat. Penanganan dapat dilakukan sampai tingkat akar rumput sejalan dengan pemberantasan skala besar oleh BNN, kepolisian dan instansi lainnya.

“Karena kalau BNK di bawah daerah, di sini pemerintah daerah bisa menyusun programnya. Dibahas dan disampaikan ke dewan, dan kita komit membantu pemerintah daerah membuat program itu. Menyiapkan anggaran dan bisa melibatkan masyarakat,” ungkapnya.